Latar Belakang

Perkembangan suatu institusi/organisasi sangat dipengaruhi oleh aspirasi publik terhadapnya. Kemajuan internet yang semakin pesat dewasa ini juga turut berperan memfasilitasi publik untuk menyampaikan aspirasinya. Masih segar di ingatan kita bagaimana pesatnya penandatanganan petisi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan RI, dan BPJS Ketenagakerjaan terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua yang didukung oleh lebih dari 100.000 orang (Mahardhika, 2015: Online). Meskipun pada kenyataannya BPJS Ketenagakerjaan hanya berperan sebagai operator, namun petisi tersebut mampu memaksa direksi BPJS Ketenagakerjaan beserta para stakeholders terkait “wara-wiri” di berbagai media untuk menjelaskan duduk permasalahan hingga akhirnya PP tersebut direvisi oleh Presiden. Masalah tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh aspirasi publik dan internet terhadap sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Seolah menjadi judge, publik juga dapat menentukan apakah suatu organisasi layak mendapatkan kepercayaan atau bahkan bangkrut karena kehilangan kepercayaan. Kasus ENRON pada akhir tahun 2001 yang kemudian menyeret KAP Arthur Andersen menjadi bukti nyata betapa kekuatan publik mampu membuat suatu organisasi kehilangan saham dan mengalami kebangkrutan. Menurut CNNMoney (2006: Online), kasus tersebut merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka.

Reputasi bagi suatu institusi/organisasi memiliki peran yang sangat penting. Menurut penelitian Hill and Knowlton’s Corporate Reputation Watch (Listiani, 2009: 4) 93% senior executive percaya bahwa pelanggan sangat berpegang pada reputasi perusahaan. Selain itu, 79% senior executive percaya bahwa investor dan pemegang saham berpegang pada reputasi perusahaan.

Membangun reputasi institusi/organisasi tidaklah mudah. Usaha tersebut memerlukan rencana jangka panjang yang berkelanjutan dan komitmen dari setiap anggota institusi. Begitu pentingnya menjaga sebuah reputasi, hingga Warren Buffett pernah berujar, “It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.”

Salah satu cara untuk meningkatkan reputasi perusahaan adalah dengan menerapkan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance). Pada saat kasus ENRON naik ke permukaan hingga mengakibatkan kepercayaan publik menurun dan indeks saham di AS melorot, Presiden Bush berpidato dan menyinggung masalah Corporate Governance sebagai upaya untuk mengangkat kembali kinerja pasar modal (Susanto: Online). Hal tersebut didukung oleh penelitian Hill and Knowlton’s Corporate Reputation Watch (Listiani, 2009: 4) yang menunjukkan bahwa dampak dari good corporate governance akan secara drastis meningkatkan reputasi perusahaan, bahkan 40% senior executive percaya bahwa jika corporate governance kuat akan menjadi faktor potensial merangkul investor dan corporate governance adalah salah satu penunjang pembentukan reputasi sebuah perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai sebuah institusi Jaminan Sosial di Indonesia pun sangat concern terhadap Good Governance. Assessment Good Governance yang dilakukan oleh Assessor independen memberikan skor 95,26 (sangat baik) kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2014: Online). Skor tersebut menunjukkan bahwa komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menerapkan tata kelola yang baik sangatlah tinggi.

Landasaran Teori

Citra korporat (corporate image) merupakan salah satu aspek penting sebagai enabler dalam pemasaran, secara langsung maupun tidak langsung. Citra korporat pada hakikatnya adalah persepsi publik terhadap perusahaan. Dalam persepsi publik, citra perusahaan terbentuk dari asosiasi antara perusahaan sebagai subyek dan atribut-atributnya seperti: baik, buruk, berkualitas, peduli lingkungan, bertanggung jawab dan lain-lain. Akumulasi dari citra perusahaan akan membentuk reputasi perusahaan, bukan saja bermanfaat dalam berhubungannya dengan para pelanggannya, tetapi juga dengan stakeholder yang lain (Susanto, 2005: Online).

Menurut Widerman dan Buxel (2005: 145), reputasi perusahaan membantu institusi untuk memperoleh karyawan yang berkompeten dan menarik serta meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kesemuanya itu merupakan faktor-faktor penentu performance sebuah institusi. Reputasi yang baik tidak mungkin dicapai tanpa adanya dukungan penuh dari setiap anggota institusi. Argenti dan Druckenmiller (Ljubojevic & Ljubojevic, 2008: 222) mendefinisikan reputasi institusi/organisasi sebagai sebuah presentasi kolektif dari image setiap anggota, yang dibangun dalam waktu yang panjang dan didasarkan pada identitas organisasi, performance, dan persepsi dari perilaku organisasinya.

Sebagian besar CEO dari korporasi-korporasi besar berpendapat bahwa dewasa ini reputasi sebuah organisasi lebih penting daripada sebelum-sebelumnya. Penelitian yang dilakukan CRW (Corporate Reputation Watch) (Ljubojevic & Ljubojevic, 2008: 228), menunjukkan bahwa terdapat tiga tujuan utama perusahaan yang dapat dicapai dengan adanya reputasi yang baik, yaitu: rekrutmen dan retensi karyawan (73%), peningkatan transaksi dan strategic partnership (61%), peningkatan penjualan (56%).

Reputasi yang baik hanya didapat apabila institusi mendapatkan kepercayaan dari publik. Adanya kepercayaan dari publik, selain akan meningkatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung, juga akan mengubah fungsi pengawasan publik dari prinsip saling curiga menjadi saling percaya. Berkenaan dengan hal tersebut, Good Governance hadir sebagai sebuah solusi untuk mendapatkan kepercayaan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi institusi. (Susanto, 2015: Online).

Dalam konteks masa lalu, governance tidak dikenal. Hal ini karena adanya perubahan pandangan mengenai governance yang semula adalah government. Menurut Sutoro Eko (Kardi, 2011: Online), kita bisa melihat beberapa tahapan sejarah singkat dalam perkembangan Good Governance sebagai berikut:

  1. Tahap I dilalui dengan konsolidasi pemerintahan yang demokratis di dunia barat pada abad 20.
  2. Tahap II adalah pasca perang dunia yang justru peran negara semakin kuat, basis-basis politik, ekonomi dan kontrol terhadap masyarakat begitu kuat dan program-program welfare statemenjadi semakin luas. Negara menjadi omnipotent, bahkan bukan sesuatu yang baru negara menjadi kendaraan tangguh dalam membawa perubahan sosial.
  3. Tahap III kekuatan negara yang tidak diragukan dalam mengatur masyarakat, membawa dunia barat kepada orientasi yang lain yaitu negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga menjadi perhatian perluasan modernisme. Namun sayangnya, di sisi lain kawasan-kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin justru muncul rezim otoritarian, sehingga konsep modernisasi yang ditawarkan sebagai pendorong birokrasi yang rasional ditolak mentah-mentah karena mereka ditopang oleh aliansi birokrasi sipil, militer dan masyarakat bisnis internasional.
  4. Tahap IV pada dekade 1980-an menjadi angin segar bagi perkembangan demokratisasi dan modernisme, karena Amerika dan Inggris harus menghadapi permasalahan serius yaitu krisis ekonomi dan finans Kepercayaan masyarakat terhadap negara akhirnya sirna karena negara bukan sebagai solusi tapi akar dari masalah krisis. Akhirnya perkembangan pesat terjadi pada proses “penyesuaian struktural”, yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini menandai kemenangan pandangan modernisme yang sejak lama menghendaki peran negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan pasar serta swasta.
  5. Tahap V atau tahap finishing terjadi pada tahun 1990-an. Proyek demokratisasi yang sudah diperjuangkan pada masa lalu berkembang luas ke santero negeri yang ditandai dengan cara pandang baru terhadap pemerintahan yakni munculnya governance dan Good Governance.

Terminologi Good Governance pertama kali diperkenalkan dalam sebuah dokumen milik World Bank yang berjudul Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth pada tahun 1989. Pada awalnya Good Governance hanya dimaknai sebagai kinerja pemerintahan yang efektif mengingat pengalaman masa lalu pemerintahan yang buruk yang tentunya juga punya sejarah panjang. Saat Asia dan Afrika merdeka sekitar 1960-an, World Bank banyak memberikan bantuan untuk membangun asistensi badan pemerintahan dan pelatihan pejabat publik yang diberi nama institution building. Baru pada tahun 1990-an konsep ini mengalami revitalisasi menjadi institutional capacity building di bawah rubrik Governance for development. Gagasan governance yang dipromosikan oleh badan internasional ini dalam rangka mendorong reformasi ekonomi dan demokratisasi politik yang diarahkan pada pemerintahan yang baik (Najem, 2003: 1; Kardi, 2011: Online).

Good Governance di Indonesia mulai populer sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 – 1998. Krisis tersebut menjadi pelajaran berharga untuk para pelaku bisnis/ekonomi akan pentingnya penerapan Good Governance (BPJS Ketenagakerjaan, 2014: 3).

OECD dan World Bank mendefinisikan Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Fathurrohman, 2012: Online).

Banyak pakar yang menyebutkan prinsip-prinsip Good Governance, namun menurut BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2014: 5), Good Governance memiliki 5 (lima) prinsip yang kemudian disingkat menjadi TARIF, yaitu:

  • Transparency

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan.

  • Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ BPJS Ketenagakerjaan.

  • Responsibility

Kesesuaian pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

  • Independency

Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain.

  • Fairness

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan.

 

Daftar Pustaka

BPJS Ketenagakerjaan. (2014). Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan. (2014). Workshop Good Governance BPJS Ketenagakerjaan [Online]. Tersedia: http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Good-Governance.html [10 Oktober 2015].

CNNMoney. (2006). Lay and Skilling’s day of reckoning [Online]. Tersedia: http://money.cnn.com/2006/05/25/news/newsmakers/enron_verdict/ [10 Oktober 2015].

Fathurrohman, M. (2012). Good Governance [Online]. Tersedia: http://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/12/22/good-governance/comment-page-1/ [10 Oktober 2015].

Kardi, A. (2011). Paradigma Baru Good Governance [Online]. Tersedia: http://mahasiswafisip.blogspot.co.id/2011/05/paradigma-baru-good-governance.html [10 Oktober 2015].

Listiani, E. (2009). Pengelolaan Merek dan Reputasi. Jakarta: Universitas Mercu Buana.

Ljubojevic, C. & Ljubojevic, G. (2008). “Buliding Corporate Reputation through Corporate Governance.” Management, 3, (3), 221-233.

Mahardhika, G. (2015). Membatalkan Kebijakan Baru Pencairan Dana JHT Minimal 10 Tahun [Online]. Tersedia: http://www.change.org/p/bpjstkinfo-hanifdhakiri-humasnaker-jokowi-batalkan-kebijakan-baru-pencairan-dana-jht-minimal-10-tahun#petition-letter [10 Oktober 2015].

Najem, T.P. (2003). “Good Governance: The Definition and Applicaton of The Concept” dalam Good Governance in the Middle East Oil Monarchies. London: RoutledgeCurzon.

Susanto, A.B. (2015). Reputasi dan Good Corporate Governance [Online]. Tersedia: http://knkg-indonesia.com/home/news/94-reputasi-a-good-corporate-governance.html [10 Oktober 2015].

Wiederman, K. P., & Buxel, H. (2005). “Corporate Reputation Management in Germany: Results of an Empirical Study.” Corporate Reputation Review, 8, (2), 145–163.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s